Perempuan Arab Saudi Akhirnya Mendapatkan SIM

TEMPO | 5 Juni 2018 | 19:10 WIB

TABLOIDBINTANG.COM - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi hari ini mulai mengeluarkan surat izin mengemudi atau SIM pertamanya untuk wanita dalam beberapa dekade.

"Kelompok wanita pertama hari ini menerima lisensi mengemudi Saudi mereka," dalam pernyataan pemerintah dikutip dari Saudi Press Agency.

SPA mengatakan pihak berwenang mulai menukar lisensi internasional untuk warga Saudi di beberapa lokasi di seluruh kerajaan, dengan pelamar wanita dibuat untuk menjalani tes praktek. Namun, tidak disebutkan jumlah surat izin yang dikeluarkan.

"Direktorat umum lalu lintas mulai menggantikan lisensi mengemudi internasional yang diakui di kerajaan dengan lisensi Saudi," tambahnya.

Langkah itu dilakukan karena Arab Saudi, satu-satunya negara di dunia di mana perempuan tidak diizinkan mengemudi, bersiap untuk mencabut larangan selama beberapa dasawarsa terhadap pengemudi perempuan pada 24 Juni.

Langkah ini adalah bagian dari upaya liberalisasi yang luas dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman ketika ia berusaha untuk memodernisasi negara konservatif.

Reformasi baru-baru ini bertujuan membentuk kembali citra keras kerajaannya, telah berusaha untuk memutuskan pembatasan yang sudah lama dilakukan terhadap perempuan dan diskriminasi jenis kelamin.

Namun dalam proses reformasi, Arab Saudi pekan lalu mengatakan, pihaknya menahan 17 orang karena mengganggu keamanan kerajaan, yang disebut oleh para aktivis sebagai tindakan kekerasan. Kelompok penggiat hak asasi telah mengidentifikasi banyak yang ditahan dari juru kampanye penolak hak perempuan berkendara.

Pihak berwenang Arab Saudi mengatakan delapan dari tahanan telah dibebaskan sementara sampai penyelidikan mereka selesai. Sembilan tersangka, termasuk empat wanita, tetap berada dalam tahanan setelah mereka mengaku dengan banyak tuduhan seperti kontak yang mencurigakan dengan organisasi "bermusuhan" dan merekrut orang-orang yang melawan pemerintah. Pihak berwenang menuduh para tahanan melakukan kegiatan terkoordinasi merusak keamanan dan stabilitas kerajaan.

TEMPO.CO

Penulis : TEMPO
Editor: TEMPO
Berita Terkait