Soal Iklan Bendungan di Bioskop, Ini Kata Jokowi

TEMPO Minggu, 16 September 2018 23:30:11
Presiden Jokowi kunjungan ke Lombok (Biro Pers Setpres)

TABLOIDBINTANG.COM - Presiden Jokowi bicara soal tayangan iklan layanan masyarakat di bioskop. Iklan itu menuai kontroversi karena dinilai tak sepantasnya diputar di bioskop. Iklan ditayangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Jokowi mengatakan, Kementerian Kominfo adalah humas pemerintah. Salah satu tugasnya menyampaikan program, kebijakan, kegiatan, dan capaian pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai saluran yang tersedia. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

"Memang tugasnya Kominfo, amanat undang-undang, bahwa pembangunan yang sudah selesai atau yang masih dalam proses memang terus diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti. Kalau dulu Menteri Penerangan ya menerangkan, masak disuruh diam," ujar Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 September 2018.

Informasi serupa itu, kata Jokowi, sebenarnya sudah sering ditayangkan bahkan sejak beberapa tahun lalu melalui berbagai macam saluran, termasuk salah satunya dapat ditemukan melalui kanal YouTube. "Masyarakat kan perlu mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya," ujar Presiden.

Ferdinandus Setu, Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membantah pemasangan iklan Jokowi di bioskop bentuk kampanye. Iklan itu ditujukan untuk menunjukkan pencapaian pemerintah selama kepemimpinan Jokowi. “Itu bukan kampanye. Kemenkominfo menjalankan amanat undang-undang sebagai humas pemerintah," tuturnya.

Sementara Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berpendapat, pemerintah semestinya bisa mengiklankan program dan kinerjanya lewat tempat yang wajar, seperti baliho atau siaran televisi di TVRI. Adapun bioskop, katanya, merupakan tempat publik yang tidak berkaitan dengan pemerintah. "Itu tempat milik swasta, bahkan rakyat membayar. Sebaiknya pemerintah tidak melakukan sosialisasi itu," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, melalui akun Twitternya, mencuit iklan Jokowi itu tidak pada tempatnya. Dalam video berdurasi 4 menit 30 detik yang diunggah pula di channel Youtube itu, pemerintah menyampaikan soal 65 bendungan yang sudah berhasil dibangun. Keberadaan bendungan itu diharapkan bisa mengairi sawah-sawah petani dan meningkatkan produksi pangan nasional.

TEMPO.CO

Penulis TEMPO
Editor Suyanto Soemohardjo
YANG INI LEBIH HEBOH
loading...
KOMENTAR
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi tabloidbintang.com. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.