Sopir Angkot Tanah Abang Akan Gugat Gubernur Anies Baswedan ke Pengadilan

Rosyid mengatakan, para sopir angkot Tanah Abang telah berkoordinasi dengan kuasa hukum. Untuk materi gugatan nanti disampaikan di PN Jakarta Pusat. “Sekitar jam 10 nanti kami sudah ada di pengadilan,” katanya.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, untuk menempatkan para pedagang kaki lima (PKL) menuai banyak kritik. Selain digugat sopir angkot Tanah Abang, Anies juga menghadapi kasus di Polda Metro Jaya gara-gara kebijakan kontroversial tadi. “Kami kasih waktu lima hari untuk membuka Jalan Jatibaru Raya," kata Abdul Rosyid, di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 7 Maret 2018. "Kalau teguran ini tidak digubris, saya akan masukkan ke pengadilan."

Dalam somasi sopir angkot Tanah Abang itu disebutkan bahwa penutupan Jalan Jatibaru Raya sejak 22 Desember 2018 telah melanggar Pasal 130 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 2004 tentang Jalan. Kuasa hukum para sopir angkot, Ferdian Sustanto, menyatakan siap mengajukan gugatan ke pengadilan kalau sampai 5 x 24 jam Gubernur Anies Baswedan tidak membuka Jalan Jatibaru Raya. “Kami sedang siapkan strateginya.“

Menurut Rosyid, solusi yang ditawarkan pemerintah daerah kepada para sopir Tanah Abang berupa program OK-OTrip juga tidak banyak membantu lantaran tidak sesuai dengan pola kerja mereka. Dalam program OK-OTrip, dipatok target 190 kilometer sedangkan trayek angkot Tanah Abang tak sejauh itu.

Dia lalu mencontohkan trayek Mikrolet 08 Tanah Abang-Kota, sekali jalan hanya 10 km. Dalam setengah hari, paling cuma lima kali keliling atau sejauh 50 km. Dari pagi sampai sore paling banter 10 kaki keliling atau 100 km. Di samping itu, armada angkot di trayeknya mencapai 260 mobil, sedangkan program OK-Otrip cuma butuh 90. "Sisanya (mau di bawa) ke mana?” tutur Rosyid.